prinsip prinsip good governance menurut undp. 1997. prinsip prinsip good governance menurut undp

UNDP mengusung good governance dalam frame democratic governance. United Nation Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa good governance memiliki sembilan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. co. Pengamat Hukum. B. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis : a. Partisipasi (Participation) Setiap orang atau warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai denganprinsip-prinsip good governance antara lain: UNDP (1997) yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan. Good Governance. 1. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip good governance pada kantor distrik Okhika kabupaten Pegunungan Bintang dengan focus kajian pada tiga indicator khusus yaitu Transparansi, Penegakan hokum dan Akuntabilitas, hal tersebut peneliti. PENGARUH PENERAPAN PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE. 2003. Di antara 14 prinsip dalam good governance menurut UNDP itu, salah satu yang sangat penting adalah keterbukaan dan transparansi. Nasional. com. Prinsip Good Governance. Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip good governance menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam mengemukakanLuthfan Dwi Arso Putra. It is participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law. 2012). Dalam Undang-Undang Pasal 20 Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa prinsip good governance terkait pemerintah daerah ditunjukan untuk mendorong terciptanya daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun. Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan. 1. Apa saja faktor-faktor penghambat prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia? C. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab ( akuntabel ) 5. urutan berikutnya dari 10 besar prinsip-prinsip good governance yang dominan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), prinsip - prinsip yang ada di dalam konsep Good Governance yaitu adanya partisipasi, kepastian hukum, tanggung jawab, transparansi, keadilan, berorientasi pada. Muhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 193 “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. , APU. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah. clean governance. UNDP mendefinisikan sebagai “the exercise of political, economic, and administrative. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance maka tiga pilarnya yaitu pemerintah,. Makna Governance Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Good Governance begitu popular di Negara Indonesia ini. Sedarmayanti, M. Menurut United Nation Development Program (UNDP) 4 , Good Governance memiliki 8 (delapan) karakteristik utama (Budiseyowati) yaitu : 1. Diharapkan juga dengan penulisan makalah ini dapat menambah wawasan tentang good governance secara. b. berdasarkan prinsip-prinsip pokok good clean governance , setidaknya dapat dilakukan. Good governance menurut UNDP (United National Development Planning), good governance merupakan merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip- prinsip good governance menurut UNDP dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Prinsip Good Governance Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Good governance menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utamanya. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 43. Dalam buku Kewarganegaraan & Masyarakat Madani (2019) karya Heri Herdiawanto dan kawan-kawan, dijelaskan prinsip-prinsip penyelenggarakan good. 3 Jan Erik Lane. UNDP menerjemahkannya kedalam prinsip-prinsip yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip good governance yakni partisipasi, rule of law, transparansi,. Good governance dianggap sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Demokrasi 2. Dalam sistem pendidikan tinggi dirancang institusi pengelola pendidikan tinggi & unsur-unsurnya; yang mencakup ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan,. Akuntabilitas 9. 8 UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “that good governance system are participatory, implying that all members of governance institution Dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)PUPN/DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada dalam mewujudkan good governance. dalam Good Governance tidak saja dituntut suatu birokrasi publikpenerapan prinsip-prinsip good governance dalam penetapan APBD Kota Padangsidim-puan tahun 2016 dapat diketahui sebagai berikut: 1. UNDP, governance atau. Visi. Good Governance adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Good Governance merupakan salah satu tuntutan reformasi dalam pemerintahan yang baru saat itu. Kunci utama memahami good governance adalah penerapan atas prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bukan hanya sekedar teori. Metodologi Penelitian Pemilihan Judul. Transparansi sangat penting dalam tata kelola yang baik, karena dengan adanya transparansi maka semakin mudah bagi publik untuk memantau. Upaya penerapan prinsip-prinsip good governance oleh lembaga pengelola wakaf di Indonesia dimaksudkan dapat mendukung penerimaan. 2) Tegaknya supremasi hukum. Pengertian good governance dan prinsip-prinsipnya (Foto ilustrasi: ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI) Jakarta -. Good governance dapat dipahami dengan menerapkan dasarnya delapan karakteristik adalah : Partisipasi aktif; Tegaknya Hukum (Rule of law); Transparansi; Responsif; Jadilah musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientasi; Keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang. Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di dalam praktek penyelenggaraan daerah di Indonesia, asas-asas yang harus ditaati olehNation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2004). Sebutkan Prinsip prinsip GOOD GOVERNENCE? PP No. Kamis, 14 Okt 2021 10:30 WIB. Konsep Good Governance dalam Perspektif Dunia Barat Di dunia Barat, konsep good governance telah dikembangkan terutama oleh sejumlah lembaga-lembaga pembangunan multilateral seperti World Bank, UNDP, dan IMF. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), prinsip good governance adalah: Partisipasi (participation), artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam membuat suatu kebijakan. b. Pengertian governance menurut UNDP (United Nation Development Program) yang dikutip oleh Sedarmayanti (2003 : 5). Implementasi Prinsip Supermasi Hukum sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kebijakan-kebijakan tersebut dapat diiberlakukan secara adil dan konsisten. Shinta, Tomuka. mengambil judul “Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi,. 1) Partisipasi masyarakat. Tugas 1 : Etika Bisnis Dalam Perpajakan 1. Mempunyai pandangan jauh kedepan ( visionary) 2. Baca juga: Good Governance: Pengertian, Aktor, dan Pilarnya. Lebih lanjut prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance menurut UNDP (UNDP, 1997) sebagaimana tertera berikut ini : Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, peduli pada Stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan,Good Governance menurut UNDP (LAN, 2005) Kepemerintahan yang mengembang kan hubungan yg sinergis dan konstruktif diantara negara,swasta & masy,mengelola,memadukandengan baik kepemerintahan (economic, politic,& administrative governance). Prinsip-prinsip Good Governance UNDP (dalam Sedarmayanti, 2012: 5) mengemukakan bahwa karakterisitik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi: 1. 14 Prof. Ada sembilan prinsip good governance menurut United Nation Development Programme (UNDP), (Ulum 2008:40) yaitu. 29. May 2013; Yuridika 28(2). Didalam buku ini membahas mengenai istilah good governance dan global economic menurut pandangan World Bank dan UNDP. Grand Theory Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti menggunakan teori penerapan prinsip-prinsip good governance dari (Sedarmayanti, 2013) yang menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance mempunyai prinsip yaitu: 1) Akuntabilitas. Sedangkan menurut UNDP ( United National Development Planning ), Good Governance diartikan sebagai praktik dalam penerapan kewenangan. DR. Oleh karena itu diperlukan seperangkat aturan sebagai pedoman baik itu yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis sebagai bagian dari norma dan kebiasaan yang baik. Organisasi perangkat daerah kurang memperhatikan masalah Good Governance, sehingga pelaksaanaan. Good governance menjalankan disiplin anggaran serta. Good Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Partisipasi Masyarakat Setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: Partisipasi: Masyarakat memiliki hak suara yang sama. sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam governance corporate adalah: transparansi, akuntabilitas. oleh Bank Dunia, IMF, UNDP, ADB dan lainnya. Oleh Rondinelli (2007:9) terdiri dari: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision. mendasari pentingnya pemahaman good governance. Yang Baik (good governance) Dalam Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah Di Bagian Perlengkapan sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat. 5. 8 UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “that good governance system are participatory, implying that all members of governance institution Menurut United Nations Development Programme (UNDP), prinsip good governance adalah: Partisipasi (participation), artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam membuat suatu kebijakan. 1. Keadilan 7. See full list on nasional. Partisipasi masyarakat 2. Menurut UNDP, governance atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu [27] 1. AKUNTABILITAS: Meningkatkan akuntabili tas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam. 250) good governance adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta memiliki visi yang. MTI. United Nation Development Programme (UNDP). Programme (UNDP) sebagaimana dikutip Lembaga . Daya Tanggap 5. (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada. Menurut. Indonesia (MTI) ada sembilan macam sebagai berikut. Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen 3. dikatakan good governance apabila sudah memenuhi beberapa prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaanya. penerapan prinsip-prinsip good governance menurut Peraturan Pemerintahi Nomori 101i Tahuni 2000i dan sejalan dengan UNDP. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), prinsip - prinsip yang ada didalam konsep Good Governance yaitu adanya partisipasi, kepastian hukum, tanggung jawab, transparansi, keadilan, berorientasi pada kesepakatan, akuntabilitas, visi strategi, efektifitas dan efisiensi. 6) Memperhatikan. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance menurut UNDP (UNDP, 1997) sebagaimana tertera berikut ini : Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, peduli pada Stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan,Good dalam Good governance menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2009) mengandung dua pengertian, yaitu :. 1. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: 1. 101 Tahun 2000 good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan It Center Di Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru, Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pada Penerapan Prinsip good Govermant dalam Pengelolaan IT Center Di Dinas Bina Marga Kabupaten Kotabaru. Dari delapan prinsip good governance yang dikemukan UNDP peneliti hanya menganalisis lima prinsip dasar good governance yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, efektif dan efesien, karena 5 hal ini. Pengertian Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum sehingga bisa mencapai tujuan dan prinsip yang diangkatnya. 2010 (ISSN: 097-1195) Good Governance: The Two Meanings of “Rule Of Law” Untuk memahami good governance diperlukan pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:17) mendefinisikan good governance is the exercise of political, economic, and administrative authority to manage the nation’s affair at all levels [1]. Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Kerangka Otonomi Daerah 1. 1 Karakteristik Good Governance Sumber: 2010 Dalam perpektif penganggaran Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwaPenerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Farida Hanum Nasution. 5 mendefinisikan sebagai manage a nations affair at all levels”. Partisipasi (Participation): setiap warga masyarakat memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakilikepentingannya. sentralisasi (UNDP, 1996: 26). Clean government adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ada kesamaan pandangan antara UNDP dan World Bank dalam pandangan atas good goverment governance yaitu antara lain: partisipasi, efisiensi dan efektifitas,Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance. Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. kebijakan UNDP dalam tata pemerintahan menuju. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar good governance yang penting, yaitu: a. 1. Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan. Muhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 193 “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. 1. • Menurut Bank Dunia (World Bank) Good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009). PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK. 2. Pilar Good Governance. Legitimasi politik, 2. 32 tahun 2009, dan (2) Bagaimana Pandangan HukumThis composed of nine principal characteristics of good governance, namely participation, fairness, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness, accountability and. Menurut United Nations Development Program (UNDP) ada 14 prinsip good governance, yaitu: a. Prinsip-prinsip itulah yang 2. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Prinsip-prinsip Good Governance menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam buku (Hayat, 2019) yaitu ada 9 (sembilan) sebagai berikut: 1. Pengertian Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum sehingga bisa mencapai tujuan dan prinsip yang diangkatnya. LANDASAN TEORITIS Menurut Hasibuan (2008:45) menyatakan bahwa: “Good governance adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana. UNDP mengemukakan good governance memiliki sembilan prinsip yang harus terpenuhi dalam praktiknya. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: Partisipasi: Masyarakat memiliki hak suara yang sama. iStock. Akuntabel Sarinah dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2016), mengartikan good governance sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Value for money. Transparansi (Transparency), Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan. Sedangkan menurut UNDP (1997) terdapat sembilan prinsip dari Good Government Governance diantaranya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi & efektivitas, dan profesionalisme. Dari beberapa prinsip good governance yang digunakan berbagai institusi pemerintahan, terlihat. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada dalam mewujudkan good governance. Sedangkan menurut Bank Dunia, desentralisasi di-pertimbangkan atau diusahakan dalam bentuk yang bera-gam di negara-negara yang sedang berkembang dan berada dalam masa transisi dengan rezim yang digulingkan dan yang tidak digulingkan; dengan melalui demokrasi (baik yangAdapun prinsip dasar dari Good Govarnance itu sendiri adalah: 4] Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Berorientasi pada Kasus 6. Participation (Partisipasi) Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuanProgram (UNDP) bahwa prinsip ± prinsip Good Governance terdiri dari : 10 Partisipasi, Supermasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Kosensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien , Bertanggung Jawab dan Visi Strategis. 4. Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency); Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency); Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness); Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private sector and civil society partnership); 2. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011. 1. bagi pemerintah dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dan dokumentasi terhadap sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip- prinsip good governance menurut. Narasumber penelitianZaman (2020) Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). Menurut Lembaga Adminitrasi Negara (LAN, 2003:7) terdapat prinsip-prinsip good governance sebagai berikut: 1. And all too often, it looked like a fallback position for failed policies (Mkandawire, 2007, 681). Berorientasi Konsensus 6. Sejatinya indikator keberhasilan dari implementasi pemerintahan yang baik adalah diambil dari prinsip-prinsip dari good governance itu sendiri. Terdapat lima prinsip dalam good governance yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yaitu transaparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan. Dalam rumusan prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme tahun 1997, daya tanggap memiliki arti yaitu bahwa setiap lembaga dalam prosesnya harus diarahkan kepada upaya untuk melayaniBerikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP : Partisipasi Masyarakat memiliki hak suara yang sama, Aturan hukum: Berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, Transparansi: Proses kelembagaan dan informasi dapat diakses secara bebas. Prinsip – prinsip good governance menurut Ganie (2000 : 145) yaitu terdapat 4 prinsip utama good governance, sebagai berikut : 1. UNDP (1997) dengan tiga kaki yaitu: VOL. Partisipasi, yaitu setiap warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan harus mempunyai hak suara yang sama dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif. to UNDP (1997), the synergy and constructive relations between the state, the private sector and society. Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip. GOOD GOVERNANCE òKepemerintahan Yang Baik, Bandung: CV. Karena itu, World Bank (1992: 1) mencoba menjelaskan good governance sebagai sebuah pesamaan dengan konsep manajemen. a. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. * TEORI PEMERINTAHAN * Aktor dalam menjalankan Governance adalah (1) government, (2) swasta, dan (3) rakyat yang. Tata pemerintahan yang terbuka ( transparan ) 3. Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri atas: a. PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH 50 * Muhamad Jafar AW Peradilan Tata Usaha Negara”. Prinsip-prinsip tersebut adalah:1. Baca juga: Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP. Efektivitas dan Efisiensi 8. 2. kemakmuran dalam masyarakat.